Potensi Dugaan Pelanggaran Pilkada Ditengah Ganasnya Corona

\n\n\n\n\n

BAWASLU SINJAI - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang meski masih mengganasnya wabah corona, hal itu berpotensi meningkatkan Pelanggaran Pilkada nantinya. Ketua Bawaslu, Abhan menjelaskan beberapa kemungkinan potensi dugaan pelanggaran yang akan terjadi pada saat pelaksanaan Pilkada ditengah wabah.

\n\n\n\n

Dia mengungkapkan ada sejumlah potensi pelanggaran yang akan terjadi. Potensi pertama, persoalan daftar pemilih yang tidak akurat jika dilakukan secara daring. Menurutnya, pengecekan daftar pemilih mestinya dilakukan secara langsung atau door to door agar lebih akurat. Abhan melihat kondisi saat ini tidak menutup kemungkinan KPU bakal melakukan pendataan secara daring.

\n\n\n\n

“Daftar pemilih memiliki potensi tidak akurat atau kurang akurat (jika dilakukan secara daring),” ungkapnya dalam Rapat Online penyelenggara Pemilu dalam Pilkada 2020 yang diselenggarakan Ombudsman RI, Selasa, (2/6/2020).

\n\n\n\n

Potensi kedua, soal logistik pemilih. Kesiapan perusahaan penyedia logistik menjadi masalah karena waktu pemilihan sudah dekat. “Penyediaan logistik waktunya mepet. Seandainya anggaran sudah siap, apakah perusahaan percetakan sudah siap? Bahan bakunya sudah siap, apa tenaga kerjanya sudah siap? Terlebih jika wilayah itu masih menerapkan PSBB,” katanya.

\n\n\n\n

Ketiga, terkait regulasi, prosedur, dan tata cara pemilihan, khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Keempat, soal verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang kurang maksimal. Terutama dalam verifikasi dukungan calon perseorangan, apakah cukup melalui daring atau tidak. "Verifikasi administrasi sudah berjalan, tetapi verifikasi faktual dukungan calon perseorangan harus dilihat secara detail apakah ini dukungan dan tanda tangan yang diberikan asli atau tidak dan syaratnya sudah terpenuhi atau belum," ujarnya.

\n\n\n\n

Selanjutnya kelima, merebaknya politik uang, apalagi kondisi ekonomi saat ini yang sedang tidak baik. “Potensi merebaknya politik uang tidak bisa kita pungkiri di saat kondisi ekonomi terpuruk akibat covid-19. Pelanggaran vote buying atau politik uang berpotensi besar terjadi.”

\n\n\n\n

Keenam, persoalan kesehatan dan keamanan, baik bagi penyelenggara, masyarakat, dan seluruh pihak terkait. Ketujuh, soal sarana dan prasarana kampanye. “Apakah nanti kampanye yang direncakanan KPU semuanya akan menggunakan sistem daring dan apakah bisa diterima seluruh masyarakat? Ini jadi catatan penting,” ujar Abhan.

\n\n\n\n

Potensi pelanggaran kedelapan, yakni penyalahgunaan kekuasaan dari petahana. "Kami sudah menemukan beberapa petahana yang menyalahgunakan bantuan penanggulangan covid-19 untuk kepentingan politik pribadi," tambahnya.

\n\n\n\n

"Sudah tahu itu dana APBN masih dikasih cap gambar mereka, sudah tahu itu anggaran bantuan pemerintah daerah masih di tempel foto mereka (kepala daerah)," tutupnya.

\n\n\n\n

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI, M. Afifuddin mengatakan, tantangan yang akan dihadapi dalam proses pelaksanaan Pilkada serentak Desember mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan ialah kesiapan infrastruktur.

\n\n\n\n\n\n\n\n

Di tengah pandemi, jaringan internet diprediksi akan jadi andalan pelaksanaan Pilkada. Mulai dari tahapan kampanye hingga penghitungan suara. Sementara itu, hingga saat ini ketersediaan jaringan internet di berbagai daerah masih belum memadai. "Pemenuhan jaringan internet ini sangat penting tapi masih jadi tantangan dalam pemenuhannya," ujarnya, pada diskusi daring berjudul Pilkada Serentak Beresiko Rendah, Selasa, (2/6).

\n\n\n\n

Afif menjelaskan, berdasarkan data Bawaslu ada sebanyak 3.670 kecamatan di Indonesia yang akan ikut melaksanakan Pilkada serentak 2020. Setidaknya sebanyak 1.338 di antaranya masih mengalami kendala jaringan internet. "Di tengah pandemi ini mobilitas kemungkinan tidak maksimal. Kalau jaringan internetnya terkendala dikhawatirkan akan banyak informasi yang tidak tersampaikan dengan baik," tutup Afif.

\n\n\n\n

Penulis : Humas
Editor : Humas
Foto : Google.com

\n"