Bawaslu Sinjai Perkuat Pengawasan PDPB Lewat Rakor Bersama Pemda dan Stakeholder

Sinjai, Bawaslu — Upaya menjaga kualitas data pemilih kembali menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai. Pada Jumat (5/12/2025), lembaga pengawas pemilu ini mengundang berbagai unsur pemerintah dan penyelenggara pemilu dalam sebuah Rapat Koordinasi (Rakor) di Media Center Bawaslu, Jl. Persatuan Raya, Sinjai Utara.

Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Badan Kesbangpol Sinjai, Muh. Akbar Juhamran, yang hadir mewakili Bupati Sinjai. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa pemutakhiran data pemilih yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan pondasi penting untuk memastikan daftar pemilih yang akurat.

Menurutnya, akurasi daftar pemilih tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, tetapi memerlukan dukungan lintas sektor hingga tingkat desa dan kelurahan. “Daftar pemilih menentukan legitimasi sebuah pemilihan. Karena itu, proses pembaruannya harus berjalan serius dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. Ia juga menyampaikan komitmen Pemkab Sinjai dalam mempercepat pembaruan data kependudukan dan memperkuat koordinasi antarwilayah.

Dari sisi pengawasan, Ketua Bawaslu Sinjai, Muhammad Arsal Arifin, menyampaikan bahwa kegiatan pemutakhiran data telah berlangsung sejak awal tahun 2025 dan terus dipantau berdasarkan ketentuan undang-undang dan regulasi Bawaslu. Arsal menekankan bahwa pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tidak boleh dipandang sebagai rutinitas administratif semata.

“Pemutakhiran data pemilih adalah fondasi dari pemilu yang jujur dan kredibel. Karena itu pengawasan harus dilakukan secara aktif, komprehensif, dan berbasis bukti,” ujarnya. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk turut memberikan dukungan agar hasil pemutakhiran data menghasilkan daftar pemilih yang valid.

Arsal menjelaskan bahwa Bawaslu tidak hanya menunggu laporan masyarakat, tetapi aktif menelusuri dan menganalisis data untuk menemukan potensi ketidaksesuaian, seperti pemilih ganda, data tidak valid, hingga warga yang belum terdaftar. “Kualitas daftar pemilih menentukan kualitas pemilu,” pungkasnya.

Di hadapan peserta rakor, Bawaslu dan KPU bersama-sama mengurai sejumlah isu krusial terkait pengawasan PDPB. Beberapa hal yang menjadi fokus diskusi meliputi: evaluasi proses pemutakhiran data, langkah preventif terhadap potensi kesalahan, peningkatan partisipasi publik, secara khusus mendorong pelaporan dari masyarakat, serta mekanisme penanganan laporan terkait data pemilih.

Selain unsur Bawaslu dan KPU, kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, sejumlah OPD, para camat, dan para kader P2P Pendidikan pengawas partisipatif. Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah koordinatif yang lebih solid dalam memastikan daftar pemilih yang mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan menjelang tahapan pemilu berikutnya.