Penambahan Anggaran Pilkada 2020, KPU Minta Cepat Cair

Sinjai, Bawaslu Sunjai - Pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ditengah pandemi covid-19 memerlukan anggaran yang tidak sedikit, KPU RI meminta tambahan anggaran Pilkada 2020 sekitar Rp 5 triliun untuk memenuhi syarat protokol kesehatan Covid-19.

"Tambahan anggaran untuk kebutuhan logistik APD," kata Arief pada rapat bersama Kemendagri, Bawaslu, DKPP dan Komisi II DPR, Rabu (27/5).

Dana tambahan itu, kata Arief, bakal dipakai membeli alat pelindung diri (APD) untuk para petugas penyelenggara pemilu. Di antaranya berupa masker, baju pelindung diri, sarung tangan, pelindung wajah, tong air, sabun cuci tangan, tisu hingga cairan disinfektan. KPU berharap pencairan anggaran secepat mungkin, pembahasan tambahan anggaran itu semoga segera tuntas sebelum tahapan pilkada dimulai, 15 juni 2020.

Sementara itu dikutip dari laman Repulika terbitan Sabtu (6/6/2020) “Kami berharap semoga bisa dilaksanakan dalam waktu dekat mengingat hal tersebut sangat penting,” ujar Komisioner KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, kepada Republika, ditulis oleh Mimi Kartika.

Seusai rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Menteri Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu, jumlah pemilih per TPS dibatasi maksimal 500 orang sesuai protokol kesehatan Covid-19. Dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 87 Ayat 1, jumlah pemilih per TPS paling banyak 800 orang.

Dengan demikian, kebutuhan TPS akan bertambah. Jika dihitung secara keseluruhan di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada, total TPS diperkirakan sebanyak 311.978, meningkat dari 253.929 karena pembatasan jumlah pemilih per TPS. Dengan demikiam, KPU mengusulkan tambahan anggaran kategori B dengan dua opsi, opsi kebutuhan lengkap dan opsi adanya pengurangan jumlah item kebutuhan. Total tambahan anggaran pilkada mencapai Rp 5,6 triliun dan Rp 4,5 triliun.

Namun Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arwani Thomafi mengatakan besar nominal anggaran yang akan ditambah belum ditetapkan. Pihaknya akan segera mengagendakan Rapat Kerja Gabungan dengan Mendagri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo, KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam waktu dekat.

Dia juga meminta agar KPU, Bawaslu, dan DKPP melakukan restrukturisasi anggaran yang dialokasikan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 demi efisiensi dalam penyesuaian kebutuhan anggaran. "Harus disampaikan kepada Komisi II DPR dan Kemendagri sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Gabungan," tutup Arwani.

Penulis : MR
Editor : Humas
Foto : google.com