Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan NPHD Untuk Kelancaran Pilkada 2020

Sinjai, Bawaslu Sinjai - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kepala Daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak 2020 agar pelaksanaan tahapan Pilkada tidak terganggu.

"Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapapun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun Bawaslu Daerah agar mereka betul-betul memiliki nafas, memiliki ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan 15 Juni ini," kata Tito pada rapat koordinasi terkait persiapan pilkada serentak 2020 melalui video confrence , Jumat (5/6/2020).

Mendagri meminta agar pencairan NPHD tidak dibikin rumit dengan politik transaksional. Pasalnya, meski berskala lokal, Pilkada di 270 bisa berimbas pada keamanan politik nasional.

“Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan bagi penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah, tolong ini sekali lagi politik memang iya politik lokal, tetapi jika untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pikirkan yang sama, ”katanya.

Tahapan Pemungutan suara pilkada serentak telah diputuskan 9 desember 2020, pastinya tahapan-tahapan yang sempat tertunda akan dilanjutkan kembali pada tanggal 15 juni ini. Mengingat hal tersebut, mendagri meminta koordinasi penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU untuk meminta penundaan kampanye agar tidak memakan waktu lama.

“Jadi, saya kira kesimpulan yang paling penting adalah 15 Juni ini sudah mulai tahapan, lanjutan dari yang tertunda bulan Maret lalu, Otomatis digunakan waktu yang dipangkas itu untuk dipertajam lagi kegiatan-kegiatan yang memerlukan kegiatan sosialisasi atau pemutakhiran data yang menyangkut interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena ada tambahan waktu,” tutupnya.

Penulis: Humas
Editor : Humas
Foto : Google.com