Bawaslu Sinjai dan UMSi Tandatangani MoU, Dorong Kolaborasi Penguatan Demokrasi untuk Pembangunan Daerah

SINJAI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai dan Universitas Muhammadiyah Sinjai (UMSi) menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai langkah penguatan sinergi kelembagaan dalam bidang pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif, Selasa (23/6/2026).

Penandatanganan yang berlangsung di Kampus UMSi itu dilakukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sinjai, Muhammad Arsal Arifin, bersama Rektor UMSi. Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat kontribusi akademisi dalam mendukung kualitas demokrasi sekaligus mendorong pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan berbasis kesadaran publik.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Arsal Arifin mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ekosistem demokrasi di tingkat lokal. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada aspek infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

“Perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk cara berpikir kritis masyarakat. Sinergi ini kami harapkan dapat memperkuat kesadaran publik dalam mengawal proses demokrasi yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembangunan daerah,” kata Arsal.

Ia menambahkan, penguatan pengawasan partisipatif menjadi bagian penting dalam memastikan setiap proses demokrasi berjalan transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat secara aktif.

Sementara itu, pihak UMSi menegaskan komitmennya untuk terus berperan dalam mendukung pembangunan daerah melalui ruang akademik, riset, dan keterlibatan sivitas akademika dalam isu-isu sosial dan demokrasi.

Melalui kerja sama tersebut, kedua lembaga sepakat memperkuat jejaring kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada pendidikan politik, tetapi juga pada penguatan kapasitas masyarakat dalam mendukung arah pembangunan Kabupaten Sinjai yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penandatanganan MoU ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan peran perguruan tinggi dan lembaga pengawas pemilihan dalam membangun kesadaran demokrasi yang berdampak langsung pada kualitas tata kelola pembangunan di daerah.