Home » Pengawasan

Category Archives: Pengawasan

Penetapan Tersangka ATF Tak Terkait Posisinya Sebagai Mantan Anggota Bawaslu

Pimpinan Bawaslu dan Ketua KPU Arief Budiman saat mengikutii konferensi pers yang digelar di Gedung Bawaslu, Jumat 10 Januari 2020/Foto: Bhakti Satrio Wicaksono

Bawaslu Kabupaten Sinjai – Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Wahyu Setiawan cukup menarik perhatian masyarakat luas, dengan penangkapan WS kasus ini semakin melebar sehingga menyeret tersangka lainnya seperti Agustiani Tio Fridelina, dia selain pernah menjabat sebagai Komisioner Bawaslu dia juga pernah dua kali mencalonkan diri untuk jadi walikota dan DPR.

Hal tersebut membuat Komisioner Bawaslu RI periode sekarang turut memberikan penjealasan terkait dengan penangkapan tersebut, Bawaslu tidak menginginkan kasus penangkapan itu dikaitkan dengan lembaganya, meskipun yang bersangkutan tercatat pernah menjadi bagian dari anggota Bawaslu periode 2008-2012.

Bawaslu menegeaskan bahwa tersangak ATF saat melakukan dugaan tindak pidana korupsi bukan dalam kapasitas sebagai Anggota Bawaslu.
“Penetapan salah satu tersangka lainnya berinisial ATF sebagai tersangka tindak pidana korupsi sama sekali tidak ada kaitan dengan Bawaslu,” kata Ketua Bawaslu Abhan.

“Yang kami ketahui dia adalah calon anggota DPR Dapil Provinsi Jambi. Sekali lagi kami tegaskan tidak ada kaitannya dengan Bawaslu,” jelas Abhan.

Sebagai penerima suap, tersangka WS dan ATF disangkakan melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis/Editor : Pablo

Bawaslu Harap, Pengawasan Pemutakhiran DPT Pilkada 2020 Harus Lebih Detail

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai – Indonesia akan kembali menggelar Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2020 mendatang, sebanyak 270 Daerah akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut, pemungutan suara pun akan dilaksanakan pada 23 September 2020, untuk penyelenggaraan Pilkada tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan penyelenggaran pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Namun ada satu hal yang selalu menjadi masalah dalam perhelatan tahapan baik itu tahapan Pemilu ataupun Pemilihan Kepala Daerah yaitu Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kerap kali terjadi. Menyikapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Abhan meminta poin-poin pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) lebih detail diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Sementara itu dilansir dari bawaslu.go.id, “Harus detail hal-hal apa saja yang menjadi konsentrasi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2020,” pinta Abhan saat Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Selain harus detail mencantumkan poin-poin penting tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020 dalam Perbawaslu, Abhan juga meminta Perbawaslu harus pula mengimbangi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020.

Selain itu, Abhan berharap Perbawaslu untuk Pilkada 2018 tetap menjadi pijakan dalam penyusunan Perbawaslu yang sama untuk Pilkada 2020. “Perbawaslu pada Pilkada 2018 tetap menjadi pijakan. Mana yang harus diperbaiki, dan mana yang harus ditambah tetap tidak boleh menghapus semua yang telah tercantum,” jelasnya.

Mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah ini berharap, persoalan DPT tidak lagi terjadi pada gelaran Pilkada 2020. Dengan waktu yang panjang, dirinya mengingatkan dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) untuk mengurusi persoalan DPT Pilkada 2020.

Abhan pun menilai, jika KPU merujuk pada DPT Pemilu 2019 seharusnya DPT untuk Pilkada 2020 valid. “Persoalan DPT ganda atau DPT siluman jangan sampai muncul ke permukaan,” tutupnya.

Editor: Muammar
Fotografer: Irwan

Bawaslu Soroti Netralitas ASN Dan Akses Bagi Kaum Difabel

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai – Pemilihan Kepala Daerah serentak akan diselenggarakan pada 23 September 2020, ada 270 Daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.  

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ditahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan aman dan damai juga berjalan secara humanis, Netralitas ASN menjadi momok mimpi buruk dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini disebebkan banyaknya petahana (incumbent) yang bisa saja memobilisasi para ASN. Maka dimohon kepada Bawaslu diseluruh Daerah dapat  mengefektifkan sosialiasi kepada ASN untuk netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu.

Dilansir dari bawaslu.go.id, Bagja selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu mengatakan, “Isu netralitas serta mobilisasi ASN masih menjadi pengawasan penting dalam pilkada. Untuk itu, kami (Bawaslu) sejak hari ini melibatkan semua pihak dalam pengawasannya,” ujarnya saat menutup kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan, Senin, (23/12/2019) malam di Kota Cianjur, Jawa Barat.

Dia menambahkan, kerawanan sering terjadi oleh pejabat yang memiliki kebijakan khusus teritorial seperti kepala dinas, camat, dan lurah/kepala desa memobilisasi ASN. “Karena itu, perlu kita awasi termasuk para pejabat ASN di kabupaten/kota,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan para penyelenggara pemilu untuk memperhatikan keterlibatan semua pihak dalam pengawasan termasuk kaum disabilitas dan komunitas lainnya. “Jangan sampai mereka kesulitan untuk memberi hak suaranya,” pinta Bagja.

“Untuk masalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat penting bagi kaum difabel untuk dilibatkan. Mereka harus mendapatkan hak surat suara yang sesuai dengan hak pilihnya bagi kaum difabel itu sendiri,” tambah dia.

Bagja menyatakan, penting buat para kepala daerah mengetahui keberadaan kaum difabel di daerahnya masing-masing, khusus di kabupaten Cianjur, karena kalau dibiarkan rentan terjadi kecurangan. “Ruang TPS harus ramah terhadap para kaum difabel, surat suara dengan apa yang mereka butuhkan. Libatkan mereka untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pilkada 2020, ” tutupnya.

Editor: Pablo
Fotografer: Nurisman

Mudahkan Permohonan Sengketa, Bawaslu Launching Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa

Bawaslu Kabupaten Sinjai – Sistem informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) merupakan aplikasi yang dirancang dan dibangun oleh Bawaslu dengan tujuan mempermudah para pemohon dalam hal pengajuan sengketa, sebab sebelumnya dalam Undang-undang, pemohon hanya diberikan waktu tiga hari untuk mengajukan sengketa setelah objek sengketa diketahui, oleh karena itu diluncurkanlah aplikasi SIPS yang dimana pemohon cukup mengajukan sengketa melalui sistem SIPS yang dapat diakses melalui jaringan internet, tidak perlu lagi mendatangi kantor bawaslu untuk mendaftarkan permohonan sengketanya.

Namun setelah mendaftarkan permohonan sengketa dan dinilai memenuhi syarat kemudian diverfikasi maka pihak pemohon tetap harus menyerahkan alat bukti yang berupa hardcopy kekantor Bawaslu.

Sementara itu dilansir dari bawaslu.go.id, Abhan selaku ketua Bawaslu Republik Indonesia menjelaskan, melalui SIPS ini, para pencari keadilan pemilu dapat mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan tindak lanjut permohonan, mulai dari informasi status permohonan, jadwal sidang, hingga putusan.

Abhan menambahkan, SIPS memungkinkan untuk dilakukannya ‘monitoring’ secara ‘real time’ dan mudah untuk mengevaluasi seluruh proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

“SIPS ini diharapkan dapat mempermudah serta meningkatkan kualitas pelayanan Bawaslu dalam memproses setiap permohonan sengketa,” harap dia.

Acara launching SIPS ini dihadiri lengkap oleh seluruh pimpinan Bawaslu RI, yakni Rahmat Bagja, Ratna Dewi Pettalolo, Mochammad Afifuddin, dan Fritz Edward Siregar. Dari KPU, hadir Komisioner KPU Hasyim Asy’ari.

Adapun perwakilan perserta dari Bawaslu Kabupaten Sinjai, Saifuddin sebagai Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa mengharapkan SIPS ini memberikan kemudahan bagi pemohon, termohon untuk penyelesaian sengketa, dan juga membuka ruang kepada msyarakat agar dapat memantau setiap proses yang berlangsung.

Editor: Pablo
Fotografer: Bhakti Satrio Wicaksono

Tingkatkan Kualitas SDM, Bawaslu Adakan RDK Peliputan, Dokumentasi Dan Pengelolaan Media Informasi

Media Informasi merupakan salah satu sarana penting yang baik digunakan dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Bahkan media, merupakan salah satu pendukung kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari keseharian warga masyarakat, dalam berkomunikasi maupun menyampaikan berita ataupun informasi.

Oleh karena itu Bawaslu Kabupaten Sinjai yang merupakan bagian dari lembaga pemerintah yang bekerja bukan hanya mengawasi pemilu tetapi juga menjadi wadah yang memberikan pendidikan poilitik kepada masyarakat, diharapkan mafhun dengan hal pengelolaan media informasi. Untuk menunjang pengelolaan media informasi Bawaslu melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM dengan Rapat Dalam Kantor (RDK) tentang Peliputan, Dokumentasi dan Pengelolaan Media Informasi.

RDK tersebut turut mengundang Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Sinjai yang dihadiri oleh Pelaksana Tugas Kadis Kominfo dan Persandian Irwan Syuaib bersama jajarannya, juga dihadiri oleh Pimpinan Beserta Staf Bawaslu Kabupaten Sinjai, dalam kesempatan itu Irwan Syuaib mengatakan “Jadi media informasi yang dikelola Bawaslu tentunya harus berpedoman kepada Undang-undang tentang keterbukaan informasi publik, agar informasi yang diberikan benar-benar sesuai fakta. Informasi ini bisa melalui media cetak, elektronik dan sebagainya.”

“Kominfo selaku leading sektor dalam penyebaran informasi pemerintahan, pihaknya siap bekerjasama dengan bawaslu sinjai agar informasi yang ada dibawaslu dapat tersampaikan kemasyarakat, maka dengan ini kami dari Diskominfo memberikan berbagai informasi dan trik bagaimana informasi yang ada dibawaslu bisa efektif sampai dimasyarakat” terangnya.

Semoga kedepannya Bawaslu Kabupaten Sinjai dan Dinas Kominfo Sinjai dapat mengadakan kerjasama dalam hal pengelolaan informasi yang dimana segala hal yang dilaksanakan oleh bawaslu juga bisa disampaikan melalui radio, tv dan juga website milik pemerintah kabupaten sinjai yang dibawahi oleh Dinas Kominfo Sinjai.

Muhammad rusmin selaku Ketua Bawaslu Sinjai berharap kegiatan ini sebagai langkah awal kerjasama antara Bawaslu dan Dinas Kominfo, menurutnya jika nantinya Dinas Kominfo sinjai mengadakan pelatihan mengenai peliputan dan pengelolaan informas atau jurnalistik, pihak bawaslu dapat mengikutsertakan staf terkait untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan pemhaman tentang jurnalistik. “semoga dengan adanya kerjasama antara bawaslu dan dinas kominfo mempermudah bawaslu dalam melakukan sosialisasi kemasyarakat terkait dengan produk hukum Bawaslu maupun hal lain yang menjadi tanggung jawab bawaslu bisa berjalan dengan lancar”. Jelasnya.

Penulis : Ammar
Photo : Syamsir

Komisioner


Sekretariat


Informasi Publik


Regulasi


Whistleblowing System


Helpdesk Keuangan


e-Announcement LHKPN