Home » Pencegahan » Bawaslu Harap, Pengawasan Pemutakhiran DPT Pilkada 2020 Harus Lebih Detail

Bawaslu Harap, Pengawasan Pemutakhiran DPT Pilkada 2020 Harus Lebih Detail

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai – Indonesia akan kembali menggelar Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 2020 mendatang, sebanyak 270 Daerah akan menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut, pemungutan suara pun akan dilaksanakan pada 23 September 2020, untuk penyelenggaraan Pilkada tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan penyelenggaran pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Namun ada satu hal yang selalu menjadi masalah dalam perhelatan tahapan baik itu tahapan Pemilu ataupun Pemilihan Kepala Daerah yaitu Persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kerap kali terjadi. Menyikapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Abhan meminta poin-poin pengawasan pemutakhiran data pemilih tetap (DPT) lebih detail diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Sementara itu dilansir dari bawaslu.go.id, “Harus detail hal-hal apa saja yang menjadi konsentrasi Bawaslu dalam melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2020,” pinta Abhan saat Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Bawaslu mengenai Pengawasan Pemutakhiran data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2020, di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Selain harus detail mencantumkan poin-poin penting tentang pengawasan pemutakhiran data pemilih Pilkada 2020 dalam Perbawaslu, Abhan juga meminta Perbawaslu harus pula mengimbangi Peraturan KPU (PKPU) tentang Pemutakhiran Data dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2020.

Selain itu, Abhan berharap Perbawaslu untuk Pilkada 2018 tetap menjadi pijakan dalam penyusunan Perbawaslu yang sama untuk Pilkada 2020. “Perbawaslu pada Pilkada 2018 tetap menjadi pijakan. Mana yang harus diperbaiki, dan mana yang harus ditambah tetap tidak boleh menghapus semua yang telah tercantum,” jelasnya.

Mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah ini berharap, persoalan DPT tidak lagi terjadi pada gelaran Pilkada 2020. Dengan waktu yang panjang, dirinya mengingatkan dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara pemilu dan dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Disdukcapil) untuk mengurusi persoalan DPT Pilkada 2020.

Abhan pun menilai, jika KPU merujuk pada DPT Pemilu 2019 seharusnya DPT untuk Pilkada 2020 valid. “Persoalan DPT ganda atau DPT siluman jangan sampai muncul ke permukaan,” tutupnya.

Editor: Muammar
Fotografer: Irwan

Komisioner


Sekretariat


Informasi Publik


Regulasi


Whistleblowing System


Helpdesk Keuangan


e-Announcement LHKPN