Home » Pencegahan » Bawaslu Soroti Netralitas ASN Dan Akses Bagi Kaum Difabel

Bawaslu Soroti Netralitas ASN Dan Akses Bagi Kaum Difabel

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai – Pemilihan Kepala Daerah serentak akan diselenggarakan pada 23 September 2020, ada 270 Daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota.  

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah ditahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan aman dan damai juga berjalan secara humanis, Netralitas ASN menjadi momok mimpi buruk dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini disebebkan banyaknya petahana (incumbent) yang bisa saja memobilisasi para ASN. Maka dimohon kepada Bawaslu diseluruh Daerah dapat  mengefektifkan sosialiasi kepada ASN untuk netral dan tidak berpihak kepada pasangan calon tertentu.

Dilansir dari bawaslu.go.id, Bagja selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu mengatakan, “Isu netralitas serta mobilisasi ASN masih menjadi pengawasan penting dalam pilkada. Untuk itu, kami (Bawaslu) sejak hari ini melibatkan semua pihak dalam pengawasannya,” ujarnya saat menutup kegiatan Sosialisasi Tatap Muka Kepada Kelompok Masyarakat Rentan, Senin, (23/12/2019) malam di Kota Cianjur, Jawa Barat.

Dia menambahkan, kerawanan sering terjadi oleh pejabat yang memiliki kebijakan khusus teritorial seperti kepala dinas, camat, dan lurah/kepala desa memobilisasi ASN. “Karena itu, perlu kita awasi termasuk para pejabat ASN di kabupaten/kota,” tuturnya.

Dia juga mengingatkan para penyelenggara pemilu untuk memperhatikan keterlibatan semua pihak dalam pengawasan termasuk kaum disabilitas dan komunitas lainnya. “Jangan sampai mereka kesulitan untuk memberi hak suaranya,” pinta Bagja.

“Untuk masalah Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat penting bagi kaum difabel untuk dilibatkan. Mereka harus mendapatkan hak surat suara yang sesuai dengan hak pilihnya bagi kaum difabel itu sendiri,” tambah dia.

Bagja menyatakan, penting buat para kepala daerah mengetahui keberadaan kaum difabel di daerahnya masing-masing, khusus di kabupaten Cianjur, karena kalau dibiarkan rentan terjadi kecurangan. “Ruang TPS harus ramah terhadap para kaum difabel, surat suara dengan apa yang mereka butuhkan. Libatkan mereka untuk berperan aktif dalam pelaksanaan Pilkada 2020, ” tutupnya.

Editor: Pablo
Fotografer: Nurisman

Komisioner


Sekretariat


Informasi Publik


Regulasi


Whistleblowing System


Helpdesk Keuangan


e-Announcement LHKPN