Home » Pengawasan » Bawaslu Sinjai Bentuk Desa Pengawas dan Anti Politik Uang

Bawaslu Sinjai Bentuk Desa Pengawas dan Anti Politik Uang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai – Demi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam hal pengawasan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Sinjai segera membentuk Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang yang nantinya akan menjadi pilot project dalam hal pengawasan partisipatif.

Pembentukan Desa Pengawasan dan Anti Politik Uang diikuti oleh 5 Desa dikecamatan Sinjai Selatan diantaranya Desa Alenangka, Gareccing, Talle, Aska dan Desa Puncak dan sebagai terundang yaitu BPD, TP PKK, Karang Taruna, Aparat Desa, dan Tokoh Masyarakat.

Sebelum dibentuk, desa-desa tersebut dilihat beberapa kriteria mulai dari sisi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya juga menjadi kriteria yaitu seperti memiliki hubungan baik dengan pemerintah desa dan mau menerima informasi dari luar.

Dalam sambutannya Anggota Bawaslu Provinsi, azry yusuf mengatakan “Kami ingin merintis desa yang warganya itu sadar pengawasan partisipatif, warganya siap melakukan pengawasan partisipatif, serta siap bekerjasama dan menciptakan inovasi-inovasi dalam hal pengawasan partisipatif,”

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sinjai, Yuhadi Samad mengatakan atas nama pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sinjai, yang cepat dalam merespon dengan melakukan pembentukan Desa Pengawasan Anti Politik Uang.

“Ini luar biasa langkah terobosan Bawaslu dalam pengawasannya sampai kepala desa dan masyarakat desa,” katanya.

“Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan langkah bersama untuk melakukan pamahaman bagaimana moneypolitik dapat mencederai pesta demokrasi,” jelasnya.

Andi Muhammad Rusmin sebagai ketua bawaslu kabupaten sinjai mengajak kepada masyarakat desa untuk Bersama-sama menolak adanya politik uang, Msayarakat tentunya harus berperan aktif aktif dalam melakukan pengawasan pada momentum pesta demokrasi.

Komisioner


Sekretariat


Informasi Publik


Regulasi


Whistleblowing System


Helpdesk Keuangan


e-Announcement LHKPN