Bawaslu

Komisi II DPR RI Setujui Rancangan Perbawaslu Pengawasan Pencalonan DPR dan DPRD

Bawaslu Sinjai — Tue, 30 May 2023 15:01:56 +0000

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (sebelah kanan dengan mengangkat tangan) saat memberikan penjelasan isu-isu strategis ancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP, dan Kemendagri di Jakarta, Senin 29 Mei 2023

Sinjai, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai – Dilansir dari bawaslu.go.id, Bawaslu mengkonsultasikan rancangan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama KPU, DKPP, dan Kemendagri. RDP tersebut dihadiri Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Puadi, Totok Hariyono, Herwyn JH Malonda, LOlly Suhenty, dan Sekjen Bawaslu Ichsan Fuadi.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja membacakan beberapa perubahan Perbawaslu Pengawasan Pencalonan tersebut, di antaranya soal pengawasan pencalonan, juga ada soal pencegahan yang terdapat pada Pasal 5 ayat 3. “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing-masing melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dalam tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya,” katanya dalam RDP tersebut di Ruang rapat Komisi II DPR RI, Senin (29/5/2023).

Dia menambahkan, dalam Perbawaslu tersebut juga ada beberapa isu strategis yang dibahas pertama soal Sistem Informasi Pencalonan (Silon). “Kedua, implementasi Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang mantan terpidana yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif,” tuturnya.

Isu strategis ketiga, lanjut Bagja, soal pemalsuan dokumen. Kemudian dia membeberkan isu strategis keempat soal Aceh dan Papua beserta daerah otonom baru (DOB) serta isu strategis kelima mengenai kerja sama dan koordinasi dengan kementerian atau lembaga.

“Isu strategis keenam tindak lanjut dan laporan hasil pengawasan pasal 31 dan pasal 32, setiap pelaksanaan pengawasn tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota,dituangkan dalam formulir laporan hasil pengawasan sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai pengawasan penyelngaraan pemilu,” ujarnya.

RDP tersebut juga menyetujui tiga rancangan Peraturan KPU yakni tentang perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilu. PKPU tentang kampanye dalam pemilu, dan PKPU tentang dana kampanye pemilu. RDP tersebut juga dilanjutkan membahas RAPBN tahun anggaran 2024 bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP.

Editor: Humas
Penulis : Ranap THS
Foto: Robi Ardianto

Sumber : https://bawaslu.go.id/id/berita/komisi-ii-dpr-ri-setujui-rancangan-perbawaslu-pengawasan-pencalonan-dpr-dan-dprd

Pelanggaran Netralitas ASN Bisa Berdampak Pidana

Bawaslu Sinjai — Mon, 29 May 2023 14:53:14 +0000

Anggota Bawaslu Puadi saat memberi sambutan, dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 yang digelar ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Sinjai, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai – Dilansir dari bawaslu.go.id, Anggota Bawaslu Puadi mengingatkan dalam pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa berdampak serta mengarah ke ranah pidana. Berkaca pada Pemilu 2019, ada kasus yang bahkan sudah secara inkrah telah diputus oleh pengadilan karena dampak dari pelanggaran netralitas ASN.

“Ada beberapa contoh (kasus) bahwa ternyata berkaitan pelanggaran netralitas ASN, ada dugaan pidana, yang tidak sekedar direkomendasikan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tapi dampaknya luar biasa,” ungkap Puadi dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Netralitas ASN dalam Pemilu 2024 yang digelar ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) di Jakarta, Senin (29/5/2023).

Dia menjelaskan dalam pelanggaran netralitas ASN, pintu masuknya ada dua, bisa melalui temuan dan laporan. Temuan, yaitu, dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh pengawas pemilu dalam melakukan pengawasan, sedangkan laporan datang dari masyarakat.

Temuan dan laporan, lanjutnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 454 UU 7/2017 tentang Pemilu, masa berlaku temuan tujuh hari sejak diketahui dugaan pelanggarannya. Adapun laporan dari aduan masyarakat berkaitan netralitas ASN Pasal 454 melaporkannya tujuh hari sejak diketahui yang melaporkannya.

“Jadi kalau lewat tujuh hari (dugaan pelanggarannya) kadaluarsa,” tegas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi itu.

Kemudian Puadi menyampaikan beberapa contoh kasus pada pelanggaran netralitas ASN Pemilu 2019. Beberapa diantaranya; berperan sebagai moderator kampanye tatap muka caleg DPRD. Terdakwa turut aktif menjawab pertanyaan peserta kampanye, dan diakhiri foto bersama kampanye.

“Terdakwa divonis penjara enam bulan masa percobaan satu tahun pidana denda enam juta subsider enam bulan kurungan,” papar kandidat doktor itu.

Kasus selanjutnya yakni; turut serta dengan sengaja melanggar larangan kampanye di tempat pendidikan. “Terdakwa divonis pidana penjara selama tiga bulan dan denda tiga juta, subsider satu bulan kurungan,” kata Puadi.

Selain itu, Puadi juga turut mengimbau para ASN ANRI untuk berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Pasalnya, menurut dia, pemberian like konten kampanye di media sosial itu dianggap sebagai justifikasi yang dampaknya bisa menjadi besar dalam bentuk dukungan.

“Jadi harus dilihat betul kalimat atau caption postingan,” serunya.

Terkait itu semua, ke depan Bawaslu berkomitmen akan terus membangun sinergitas pengawasan netralitas ASN dengan seluruh elemen. Upaya pencegahan tersebut guna meminimalisir terjadinya pelanggaran ASN. “Kami juga mengapresiasi ANRI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk pencegahan,” kata Puadi.

Editor: Humas
Penulis : Rama Agusta
Foto: Jaa Pradana

Sumber : https://bawaslu.go.id/id/berita/penyuluhan-hukum-pegawai-anri-bawaslu-sampaikan-pelanggaran-netralitas-asn-bisa-berdampak

Hadiri Rakernis Penguatan Hukum, Ahmad Ismail: Jadi Pedoman Kerja Kedepan

Bawaslu Sinjai — Sun, 11 Dec 2022 16:48:25 +0000

Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi saat memberikan sambutan pada kegiatan Rakernis Peningkatan Kapasitas Hukum, di Ballroom Swissbell Hotel Makassar, minggu (11/12/7022).

Sinjai, Badan pengawas pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai – Anggota Bawaslu kabupaten Sinjai beserta staf bagian hukum menghadiri kegiatan Rapat kerja teknis penguatan kapasitas Hukum oleh Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Ballroom swiss bell Hotel makassar, (11/12/2022).

Ahmad Ismail menaruh harapan besar dengan diselenggarakannya kegiatan Ini dapat menjadi Penambah Vitamin baru bagi khasanah wawasan kami di kabupatan, apa yang kami dapatkan disini dapat menjadi pedoman kerja – kerja kami, sehingga apa yang akan kami lakukan kedepannya memiliki acuan serta terstruktur.

“apa yang dilaksanakan oleh Bawaslu sulsel ini merupakan Solusi yang tepat buat kami yang ada dikabupaten/kota, Agar kinerja kami kedepannya dapat dijalankan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang ada” ungkapnya.

Kegiatan yang di buka langsung oleh ketua Bawaslu provinsi Sulawesi Selatan, Laode Arumahi dalam sambutannya mengatakan bahwa ada 3 hal yg harus di perbaiki dalam kelembagaan kita yg pertama konsolidasi kelembagaan, yg kedua konsolidasi wawasan dan yg ketiga konsolidasi jaringan.

“usia lembaga ini harus berbanding lurus dengan pengetahuan wawasan jajaran yang ada di lembaga, kecepatanya harus berbanding lurus juga”, ujarnya.

Hal senada pun disampaikan oleh Tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia Abdullah melalui during, penguatan kapasitas Hukum penting dimana kita harus lebih memahami secara dalam, secara luas tentang kaidah atau norma yang ada di Bawaslu antara lain perBawaslu, PKPU dan UUD 1945.

Para sahabat staf yg menangani Divisi Hukum baik itu JDIH harus benar – benar menguasai, paling tidak memahami kaidah atau Norma terkait perundang undangan perbawaslu dan PKPU.

“Selamat melaksanakan Rakernis, semoga Rakernis penguatan kapasitas Hukum ini membawa perubahan terkait Divisi Hukum dengan konsolidasi yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi dan Bawaslu Kab/Kota”, tutup Abdullah.

Kegiatan tesebut dihadiri oleh ketua dan Anggota Bawaslu kabupaten/kota beserta staf Se Sulawesi Selatan.

Editor : Humas Bawaslu Sinjai
Penulis : Syamsir
Foto : Syamsir

Hadiri Rapat Pleno Terbuka KPU, Bawaslu Apresiasi KPU dan Partai Politik

Bawaslu Sinjai — Thu, 08 Dec 2022 06:23:55 +0000

Ahmad Ismail, Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai menghadiri Rapat Pleno Terbuka Hasil verifikasi Faktual Perbaikan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik pada pemilihan Umum 2024, Kamis (08/12/2022)

Sinjai, Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai – Anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai menghadiri Rapat Pleno Terbuka Hasil Verifikasi Faktual Perbaikan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik pada Pemilu Tahun 2024, di aula kantor KPU Sinjai, Kamis (08/12/2022).

Dalam pemaparannya, mengungkapkan bahwa tahapan verifikasi faktual ini ada banyak kendala dan rintangan yang dihadapi namun itu tidak menjadi masalah berarti, sebab adanya komunikasi yang baik di antara kita, baik itu penyelenggara ataupun partai Politik.

Kita semua mengetahui bahwa kerja – kerja verifikasi Faktual ini sangat menguras tenaga, kami di Bawaslu dengan jumlah Personel yang sangat terbatas dan harus turun mengawasi dengan cakupan wilayah yang sangat luas mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, melalui Pertemuan ini kami atas nama lembaga memohon maaf atas hal – hal tersebut.

Selanjutnya Saya secara pribadi dan atas nama lembaga yaitu Bawaslu kabupaten sinjai mengucapkan terima kasih atas kerja samanya demi untuk pemilu yang lebih baik kedepan.

Saya berharap kedepannya kerja sama ini dapat terjalin lebih baik lagi, semoga pada tahapan selanjutnya tidak ada masalah dan semua berjalan lancar dan tetap bersinergi hingga seluruh proses tahapan pemilu Usai.

Hal senada juga disampaikan oleh ketua KPU Sinjai Muhammad Naim, hasil dari perjalanan verifikasi Faktual merupakan rangkaian cerita yang sangat menarik dimana teman dari verifikator yang turun kelapangan mendapatkan banyak pengalaman, apalagi masih ada beberapa daerah dipelosok yang belum bisa dijangkau oleh kendaraan sehingga kawan -kawan kami menempuhnya dengan berjalan kaki dengan Jarak tempuh yang jauh, tutupnya.

Hadir pada kegiatan tersebut ketua dan anggota KPU Sinjai, Anggota Bawaslu kabupaten Sinjai Ahmad Ismail beserta ketua partai politik.

Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai
Penulis : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai
Foto : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai

Kumpulkan OPD, Bawaslu Sinjai Bangun Sinergitas Persiapan Pemilu 2024

Bawaslu Sinjai — Thu, 08 Dec 2022 05:01:31 +0000

Ahmad Ismail Anggota Bawaslu kabupaten Sinjai memberikan Sambutan pada kegiatan Rapat koordinasi mitra penanganan pelanggaran Pidana pemilu (08/12/2022)

Sinjai, Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu) Kabupaten Sinjai – Koordinator divisi Hukum, pencegahan, Partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Ahmad Ismail mengungkapakan bahwa ini dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan langkah – langkah strategis menyongsong pemilu 2024 dalam sambutannya pada kegiatan Rapat koordinasi mitra Penanganan pelanggaran Pidana pemilu di wisma sanjaya sinjai, kamis (08/12/2022).

“Berkiblat dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya mengenai penegakan hukum yang berlaku maka kami dari bawaslu sinjai menganggap perlu membangun Sinergitas bersama Seluruh mitra penanganan pelanggaran pemilu khususnya masalah Pidana”

Dia berharap, dengan kegiatan ini terbangun kesepakatan bersama, dengan hadirnya kesepakatan bersama ini dapat terbangun kolaborasi dan penguatan serta dapat memperkua koordinasi, menyerap saran serta masukan dari berbagai pihak.

“semoga terwujud proses penanganan pelanggaran pada tahapan pelaksanaan pemilu kedepannya dengan penuh rasa tanggungjawab dan akuntabel” harapnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa masyarakat juga harus ikut memantau dem bersama -sama Bawaslu mengawasi Jalannya proses tahapan pemilu, Sebab Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri.
“kita harus melibatkan seluruh Stakeholder untuk pemilu yang berintegritas”, tutupnya.

Hadir pada kegiatan tersebut, kordinator Sekretariat Bawaslu Sinjai, Anggota Bawaslu Sinjai, Anggota Kpu Sinjai, kepolisian, TNI dim seluruh OPD kabupaten Sinjai serta teman- teman dari media.

Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai

Penulis : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai

Foto : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai

Hadiri Rakornas Kehumasan, Staf Kabupaten/Kota Lebih Progresif

Bawaslu Sinjai — Tue, 15 Nov 2022 04:26:00 +0000

Tenaga Ahli Kehumasan Bawaslu RI Lamlam Musrofah saat memberikan pengantar Rakornas Kehumasan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (15/11/2022) Foto: Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai – Staf Kehumasan Bawaslu Sinjai menghadiri undangan Rapat Kerja Nasional Kehumasan Bawaslu, Hotel Claro Makassar, Selasa (15/11/2022).

Lamlam Masrofah sebagai tim ahli bagian Humas Bawaslu RI mengungkapkan kegiatan rakornas ini adalah hasil tindaklanjut monitoring evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu RI.

“Kita tentu terus memonitoring. Kegiatan hari ini bertujuan mewujudkan visi Bawaslu menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya,” jelas Lamlam.

Sebab, kata dia, kepercayaan publik akan menentukan besar tidaknya pencapaian lembaga.

“Itulah tugas besar kehumasan. Dia adalah wajah lembaga, kenapa karena wajah adalah yang pertama dilihat,” katanya.

“Managemen komunikasi, informasi cepat, tepat, kredibel dengan cara-cara adaptif,” tutupnya. Hadir pda kegiatan tersebut Staf beserta Kepaa Bagian Kehumasan 34 Provinsi dan Kabupaten kota seluruh Indpnesia.

Penulis : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai
Editor : Bawaslu Kabupaten Sinjai
Foto : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai

Rakornas Kehumasan Bawaslu Resmi Dibuka, Arumahi: Bawaslu Punya SDM yang Progresif dan Adaptif

Bawaslu Sinjai — Mon, 14 Nov 2022 23:43:31 +0000

Ketua Bawaslu Provinsi Sulsel H.L. Arumahi saat membuka Rakornas Kehumasan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (15/11/2022) Foto: Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai

Makassar, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai – Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan HL Arumahi secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan tema “Manajemen Kompetensi Kehumasan dalam Meningkatkan Citra Positif Lembaga” di Claro Hotel & Convention, kota Makassar, Sulawesi selatan, Selasa (15/11/2022).

Dalam sambutannya, HL Arumahi mengungkapkan Bawaslu patut bersyukur karena memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat responsif dalam menjawab kebutuhan jaman.

“Bawaslu patut bersyukur memiliki staf yang progresif dan adaptif terhadap perkembangan utamanya dibidang komunikasi dan informasi,” ungkap Arumahi.

Hal itu, kata Arumahi terbukti dari predikat lembaga informatif yang diberikan oleh Komisi Informasi 4 tahun berturut-turut.

Ia berharap, para peserta yang terdiri ratusan tenaga humas dari kabupaten dan kota di 34 provinsi se-Indonesia dapat mengikuti kegiatan ini dengan khidmat.

“Kegiatan ini sangat strategis bagi Bawaslu yang provinsinya kurang lebih baru berusia 10 tahun dan kabupaten kotanya yang menjelang 5 tahun. Kita semua dituntut harus tetap eksis,” harap Arumahi. “Memegang tanggung jawab untuk membangun citra saya kira adalah keuntungan bagi teman-teman sekalian. Apalagi narasumber yang dihadirkan luar biasa semua. Ini akan menjawab kebutuhan Bawaslu hari ini,” tutupnya.

Penulis : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai
Editor : Bawaslu Kabupaten Sinjai
Foto : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai

Implementasi Merdeka Belajar, Pelajar Pancasila SMAN 13 Hadirkan Bawaslu

Bawaslu Sinjai — Thu, 10 Nov 2022 09:02:03 +0000

Sinjai, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai – Dalam rangka penguatan profil pelajar pancasila, yang merupakan salah satu implikasi dari Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar, UPT SMA Negeri 13 Sinjai bekerjasama Bawaslu Kabupaten Sinjai melaksanakan Seminar Demokrasi di aula UPT SMAN 13 Sinjai, Manimpahoi, Kecamatan Sinjai Tengah, Rabu (09/11/2022).

Saifuddin anggota Bawaslu Kabupaten Sinjai, sebagai pemateri pada kegiatan ini menyampaikan, berbagai hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada proses demokrasi atau pemilu, serta lembaga-lembaga apa saja yang terlibat dalam proses demokrasi di Indonesia, dan sanksi-sanksi apa saja yang menanti bagi para pelanggar pada pemilu.

“Untuk pelaksanaan suara demokrasi di SMA 13 ini, sebaiknya mengadopsi sistem kelembagaan pemilu yang ada, jadi ada yang berperan sebagai KPU, BAWASLU, serta DKPP,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala UPT SMAN 13 Sinjai, Alimin, S. Pd., M. Pd menjelaskan, seminar demokrasi ini merupakan salah satu dari lima item penguatan profil pelajar pancasila, yang terdapat dalam kurikulum merdeka belajar, yang berbasis praktik.

“Jadi pembelajaran pada implementasi kurikulum merdeka ini 70 persennya adalah materi dan 30 persennya adalah praktik,” ucap Alimin dalam sambutannya. Seminar demokrasi ini diikuti seluruh siswa Kelas X, yang merupakan sasaran dari Implementasi Kurikulum Merdeka, dan merupakan item dari penguatan profil pelajar pancasila yaitu suara demokrasi, yang merupakan sistem pembelajaran yang berbasis praktik pada kurikulum merdeka belajar.

Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai
Penulis : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai

Kick Off P2P, Lolly Harap Peserta Mampu Perkuat Pengawasan Berperspektif Gender

Bawaslu Sinjai — Sun, 06 Nov 2022 06:55:26 +0000

Ditulis oleh Ilham Thoriq pada Sabtu, 5 November 2022 – 17:54 WIB

Anggota Bawaslu Lolly Suhenty memulai Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bertajuk ‘Perempuan Berdaya Mengawasi’ Sabtu, (5/11/2022)

Sinjai, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai – dilansir dari bawaslu.go.id – Anggota Bawaslu Lolly Suhenty berharap peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) mampu bergerak bersama masyarakat untuk memperkuat gerakan pengawasan yang berperspektif gender.
Lolly mengutarakan itu saat membuka “Kick Off Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) bertajuk ‘Perempuan Berdaya Mengawasi’ Sabtu, (5/11/2022)”.
“Saya berharap, kick off ini menjadi titik mula Bawaslu, untuk bisa bergerak bersama masyarakat, memperkuat gerakan pengawasan yang berperspektif gender,” kata Lolly.
Lolly yang juga mengampu Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu tersebut menganggap, peserta P2P tidak hanya sebagai mitra strategis Bawaslu, tetapi juga sebagai aktor penting untuk menunjukkan kepada dunia, bahwa Pemilu 2024 adalah Pemilu yang asyik, penuh kasih, sehat, dan menyenangkan.
“Kalian (peserta P2P) ini tidak sekadar mitra strategis Bawaslu. Tetapi kalian harus menunjukkan kepada dunia bahwa Pemilu 2024 adalah Pemilu yang asyik, penuh kasih, sehat, dan menyenangkan. Hal itu bisa diwujudkan jika kita saling bergandengan untuk melakukan pengawasan secara bersama maupun melakukan pengawasan secara mandiri,” terangnya.
Dia juga menjelaskan alasan Kota Padang dipilih sebagai tempat “Kick Off” P2P, dikarenakan Sumatera Barat memiliki sistem kekerabatan matrilineal, yang berarti, adat Minangkabau memiliki pemahaman kalau perempuan memiliki derajat yang tinggi.
Ini juga berarti dia menerangkan, merepresentasikan peran perempuan yang mampu setara dengan laki-laki dalam berbagai hal, khususnya pengawasan pemilu.
“Kenapa di Sumatera Barat? Kenapa di Ranah Minang? Ini bukan tanpa alasan. Ranah Minang ini merupakan daerah yang budayanya matrilineal. Budaya yang mengutamakan perempuan. Matrilineal bermakna bahwa perempuan berdaya. Matrilinial bermakna antara perempuan dan lak-laki bisa bekerja sama,” tegas anggota perempuan satu-satunya di Bawaslu RI ini.
Plh. Sekjen Bawaslu La Bayoni menyampaikan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) ini merupakan keberlanjutan program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang telah diselenggarakan oleh Bawaslu sejak 2019.
Sekadar informasi, P2P 2022 ini dilaksanakan di 17 titik, 16 provinsi, 100 kabupaten/kota, dengan target peserta 1700 orang yang mengundang kelompok dari perempuan, disabilitas, pemilih muda, pemilih pemula, organisasi masyarakat, dan organisasi masyarakat.

Penulis: Ilham Thoriq
Fotografer: Rama Agusta

Sumber : https://bawaslu.go.id/id/berita/kick-p2p-lolly-harap-peserta-mampu-perkuat-pengawasan-berperspektif-gender

Adnan Jamal Perdalam Penyusunan Legal Opinion Jajaran Bawaslu Sinjai

Bawaslu Sinjai — Thu, 03 Nov 2022 07:30:32 +0000

Sinjai, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sinjai – Penyusunan Legal Opinion itu intinya ada dipenalaran hukum ungkap Adnan Jamal pada kegiatan Pemantapan dan Evaluasi Pembuatan Legal Opinion lingkup Bawaslu Kabupaten Sinjai yang dilaksanakan di kantor Bawaslu Kabupaten Sinjai, Kamis (03/11/2022).

Dia menambahkan ada beberapa faktor dalam penyusunan legal opinion dengan tetap mengutamakan penalaran logika, untuk itu dalam menyusun legal opinion perlu penalaran menggunakan konstruksi pendekatan legal problem solving.

“pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan menganai hal-hal dasar yang perlu diperhatikan dalam pembuatan legal opinion, maka pada pertemuan kali ini saya menambhakan hal yang kemudian menjadi penting yaitu FILAC (fact, issue, law, analysis, conclusion)” tambahnya.

“kekuatan penalaran seseorang sangat ditentukan oleh kekuatan logikanya” tuturnya.

Sementara itu Ahmad Ismail mengungkapkan Pentingnya menggelar kegiatan Penyusunan Legal Opinion sebagai bentuk upaya meningkatkan kapasitas jajaran staf dalam memberikan analisis dan pendapat hukum untuk kemudian dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan juga sebagai bekal dalam menghadapi permasalahan hukum yang kemungkinan terjadi baik pada non tahapan maupun saat memasuki tahapan Pemilu Tahun 2024.

”dalam hal meningkatkan kapasitas jajaran bawaslu kabupaten sinjai pada wilayah menganalisis dan memberikan pendapat hukum, maka perlu dilaksanakan kegiatan pembuatan dan penyusunan legal opinion” ungkapnya.

”kegiatan ini bertujuan agar meningkatkan kemampuan jajaran staf Bawaslu dalam melakukan analisis hukum dan menjadi acuan bagi pengawas pemilu dalam melakukan tindakan agar tidak salah dalam bertindak juga menjadi bahan evaluasi dengan menilai cara kerja penyusunan kajian dan analisis hukum ini” tutupnya.

Setelah materi yang tersampaikan dengan jelas dan terunut kemudian jajaran staf diberikan simulasi penyusunan Pendapat Hukum yang dikerjakan secara mandiri dengan waktu yang sudah ditentukan.

Turut Hadir pada kegiatan ini Dr. Adnan Jamal selaku Anggota Bawaslu Provinsi Sul-sel, Ahmad Ismai selaku Anggota Bawaslu Kab. Sinjai dan seluruh staf jajaran Bawaslu Sinjai.

Penulis : Nur Annisa
Editor : Humas Bawaslu Kabupaten Sinjai
Foto : Syamsir